ETIKA PROFESI, PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PEMERINTAHAN

TUGAS ETIKA PROFESI KE-2

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PEMERINTAHAN.

NAMA : FRENGKI ALUA

NIM : 14510029

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

JURUSAN SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS GAJAYANA MALANG

2017.

A.   Peranan teknologi informasi dan komunikasi bidang pemerintahan

(peranan teknologi informasi dan komunikasi bidang pemerintahan) e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: g2c (governmet to citizen), g2b (government to business), dan g2g (government to government).           Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang terus, bahkan dewasa ini berlangsung dengan pesat. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik, terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu.

Dampak negatifnya yaitu terjadinya perubahan nilai, norma, aturan, atau moral kehidupan yang bertentangan dengan nilai, norma, aturan, dan moral kehidupan yang dianut masyarakat. Menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatifnya. Pendidikan tidak antipati atau alergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sebaliknya menjadi subyek atau pelopor dalam pengembangannya.

Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain:

Ø  Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam   sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

Ø  Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

Ø  Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

Ø  Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Untuk  indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.
Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on-line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan teknologi informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi hal baru dan upaya peningkatan kinerja serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good govermance).

B.   Bidang politik dampak positif

Dampak positif

1.   Timbulnya kelas menengah baru

Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negera barat. Dapat diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar.

2.   Proses regenerasi kepemimpinan.

Sudah jarang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental.

3.   Di bidang politik internasional.

Juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi.

Dampak negatif

a)   Penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan.

b)   Terorisme yang semakin merajalela.

c)   Kurangnya privacy suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat –alat pendeteksi.

C.    Tujuan tik dalam pemerintahan

Tujuan e-government adalah untuk meningkatkan hubungan pemerintah, dalam hal ini lembaga yang bersangkutan dengan pihak-pihak lain. Bentuk-bentuk hubungan pemerintahan dalam pemanfaatan tik antaralain :

G2c(government to citizen), adalah pemanfaatan tik untuk melayani kebutuhan masyarakat luas, misalnya melayanai kependudukan dan administrasi.

G2b (government to business), adalah pemanfaatan tik untuk melayani kebutuhan dunia usaha, misalnya pengurusan izin usaha, permintaan data statistik yang dibutuhkan pengusaha, dan sebagainya.
G2g (government to government), adalah pemanfaatan tik untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, departemen lain, pemerintah diatas atau dibawahnya, dan sebagainya.

D.   Manfaat tik dalam pemerintahan

Pemanfaatan tik dalam bidang pemerintahan memiliki keuntungan antara lain:

ü  Meningkatkan layanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat dilayani kapan saja tanpa harus menunggu kantor buka.

ü  Meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi mudah diperoleh.

E.    Kebijakan pemerintah di bidang tik

1.   Sekretaris ditjen aplikasi informatikakementerian komunikasi dan informatika

2.   Visi tik presiden ri (forum e-indonesia initiative itb 2005) } tik adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini yang harus mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas dan diharapkan menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju } tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan tik } masyarakat yang cerdas, berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar, dan seterusnya…

3.   Perubahan dan tantangan kedepan terutama di cyber terutama di real space space steam digital engine telephone tv computer revolution analog electronics digital electronics industry information revolution renovationagricultural industrial information society society society 1814 1873 1920 1973 2010-2025 3

4.   Perkembangan cyberspace networks & contents perkembangan iptek di “ akses, network, aplikasi dan konten” menumbuhkan cyberspace - dunia maya”

5.   Status tik indonesia dan dunia 6

6.   Pengguna internetindonesia 55jt 1998 - 2011 500.000

7.   Kerangka dasar pasal 28f uud 1945 visi misi presiden ri tentang tik uu no. 36 tahun 1999 uu no11 tahun tentang 2008 tentang ite telekomunikasi uu no.14 tahun uu no.32 tahun 2002 kominfo 2008 kip tentang penyiaran undang – undang uu no.40 tahun 1999 no.6 tahun 1984 tentang pers tentang pos visi dan misi kominfo : pemenuhan hak dasar masyarakat tentang informasi rpjm 2009 - 2014 pp, permen, dll. Perguruan industri/ operator investor pusat riset tinggi vendor.

8.   Kerjasama dengan pemerintah pemerintah provinsi dan daerahkerjasama dengan akademisi• sekolah, perguruan tinggi dan pengajar pemerintahkerjasama dengan komunitas• relawantik, lembaga sosial masyarakat dan lainnya industri komunitaskerjasama dengan bisnis• dunia usaha dan industri akademisi

     By frengki alua.